Ratusan Petani Aksi Unjuk Rasa Kepada Bupati OKI

oleh -263 views
Ratusan Petani Aksi Unjuk Rasa Kepada Bupati OKI

OKI-SUMSEL, Radar Ampera – Ratusan Petani Kabupaten ogan Komering Ilir (Kab.OKI) yang didampingi Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) kembali melakukan protes aksi unjuk rasa ke Pemkab.OKI, Kamis (6/8/2020).

Terlihat massa aksi sempat dihalangi oleh petugas lantaran Bupati OKI Iskandar hanya menerima lima petani dalam audiensi soal konflik lahan PT. BHP seluas 1400 hektar akhirnya para petani bisa diterima lebih dari lima orang di Kantor Bupati OKI.

Penerimaan audiensi tersebut adalah buntut dari pasca dari Aksi Forum Mahasiswa, Buruh, Tani dan Masyarakat OKI yang pada tanggal 27 Juli 2020 ang lalu menyegel kantor DPRD OKI dan kantor Bupati OKI atas desakan agar membantu menyelesaikan konflik lahan seluas 1400 hektar .

Kehadiran mereka tak lain adalah guna mensupport dan turut mendesak Bupati OKI agar Izin lokasi PT. BHP harus dicabut dan tolak kesepakatan sepihak 75 ha dari konflik lahan 1400 hektar.

Bentrok terjadi, dengan dorong-dorong antar petani dan Pol PP serta Polisi karena perwakilan warga yang bertemu Bupati hanya di batasi 5 orang. Dorongan reda ketika dipenuhi permintaan masa aksi dengan setiap kasus ada perwakilan.
Pertemuan dengan dengan bupati dilakukan diruang pertemuan.

Persoalan mahasiswa dipenuhi dengan dicatat dan diperintahkan Sekda untuk merealisasikannya. Dan berhubungan langsung dengan Dinas Pendidikan membahas secara teknis.

Sedangkan Persoalan Tanah atau Konflik Agraria di Kecamatan Slapan dan Pangkal Lampam 5 Desa melawan PT BHP yg diberikan Izin Lokasi dilahan gambut. Di terangkan bahwa Izin Lokasi PT. BHP sudah habis pertahun 2019.
Namun bisa diperpanjang lagi kata Bupati OKI. Mendengar berita itu, masyarakat langsung meminta untuk tidak diperpanjang.

Dalam pertemuan tersebut Sekjen KRASS Dedek Chaniago, mengatakan atas nama UU 32 Tahun 2009, PP.71 Tahun 2014, PP.57 Tahun 2016, INPRES No.8 Tahun 2018, INPRES No.5 Tahun 2019, Dedek Chaniago meminta Bupati buat surat keterangan tidak akan memperpanjang Izin Lokasi.

“Namun Bupati OKI tidak mau,” ujarnya

Dan untuk kasus Petani Air Sugihan 3 Desa melawan PT SAML, Dedi Irawan dari Lembaga GSI pendamping masyarakat menjelaskan sumber masalah ada di kesepakan sepihak 75 hektar, sementara di tahun 2015 ada rekomendasi bupati dan DPRD OKI untuk verifikasi lahan dan penggarap. Namun verifikasi belum selesai, terjadi kesepakan 75 tanpa dirapatkan seluruh masyarakat. Langsung saja masyarakat meminta bupati untuk tidak mengakui kesepakatan sepihak itu.

Namun Bupati tidak mau, karena itu bukan wewenangnya. Atas jawaban dari Bupati tersebut, masyarakat kecewa dan Sekjen KRASS Dedek Chaniago menyatakan akan ke Jakarta mengadukan masalah ini ke Ketua Partai dari Bupati di Jakarta dan ke Presiden atau pemerintah pusat. (Ril)

No More Posts Available.

No more pages to load.