Mengawal Demokrasi Ditengah Masa Pandemi, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020

oleh -
Mengawal Demokrasi Ditengah Masa Pandemi, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020
suasana dalam diskusi

PALEMBANG-SUMSEL, Radar Ampera – Forum Diskusi Sumatera Selatan, melakukan kegiatan Diskusi bertajuk dengan tema: Mengawal Demokrasi Ditengah Masa Pandemi, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020, di salah satu Cafe di Kota Palembang, Juma’t (2/10/2020) sore.

Hadir sebagai narasumber: Tokoh Politik Sumsel Drs Ramlan Holdan, Ketua IDI Sumsel DR Rizal Sanit SpOG (K)MARS Phd, Komisioner Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi SE MSi dan Hendri Almawijaya MPd (Komisioner KPU Sumsel Divisi program, data dan informasi).

Drs Ramlan Holdan terus mengkampanyekan agar Pilkada 2020 agar ditunda terkait masih meningkatnya angka klaster pandemi Covid-19 di tanah air.

“Haji yang wajib karena merupakan rukun Islam itu saja ditunda, apalagi ini Pilkada.”

“Soal lanjut apa tidak itu bukan wewenang saya, Fardu Kifayah sudah kita lakukan,” ungkap Ramlan Holdan

Dikatakan Ramlan Holdan pihaknya sudah sering di setiap kesempatan menyampaikan agar Pilkada ditunda.

“Luar biasa ini dari IDI juga sudah menyampaikan angka kematian dari Covid-19.”

JANGAN LEWATKAN!:   Anak Rantau Itu Bukan Anak Manja Tapi Bermental Baja, Pahit Manisnya Kehidupan Sudah Menjadi Makanan Sehari-Hari

“Pilkada ini dikhawatirkan sekali bakal membentuk klaster baru.”

“Vaksin belum ada apalagi obatnya, Cina dan Amerika saja belum ada karena ini sangat paripurna.”

“Tunggu saja kalau korbannya banyak nanti,” kata Ramlan Holdan yang juga Ketum DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumsel.

Menurutnya yang menentukan ditunda atau lanjutnya Pilkada 2020 ini bukan di tangan KPU karena mereka hanya sebagai penyelenggara.

Menurutnya dalam Pilkada Serentak nantinnya, peran Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sangatlah dibutuhkan mengingat pandemi Covid-19 saat ini masih saja sangat meresahkan.

“Yang berhak memerintahkan Pilkada di undur adalah Presiden, maka saya berharap kalau memang bapak Presiden inginkan penyebaran Covid-19 ini tidak semakin menebar luar, saya harap Pilkada serentak 2020 ini dapat ditunda,” kata Ramlan Holdan.

Dirinya juga menyampaikan, selain keinginan dalam kesuksesan Pilkada, keselamatan warga Negara Indonesia juga diharapkan juga untuk diperhatikan mengingat belum adanya obat dalam penangkal Covid-19 hingga saat ini.

JANGAN LEWATKAN!:   25++ Gambar Tato Tulisan Allah

“Seperti yang dijelaskan oleh Ketua IDI Sumsel, dr Rizal tadi, bahwa saat ini data Sumatera Selatan masuk pada urutan ke 13.”

“Bayangkan saja, jika memang Pilkada ini tidak diundur, apa yang akan terjadi nantinya saya tidak dapat membayangkannya,” ujarnya.

Ia mengingatkan kalau masalah ini merupakan nilai kemanusiaan.

Apakah dalam mengejar demokrasi sangat tidak mendidik sekali.

“Karena partisipasi masyarakat akan menurun.”

“Oke kita lanjutkan Pilkada tapi apakah mampu melockdown dan mentracking di suatu wilayah itu alangkah bagusnya ditunda,” pungkasnya.

Sementara itu,tidak jauh berbeda antara Komisioner Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi SE MSi dengan Komisioner KPU Sumsel Hendri Almawijaya, mengatakan bahwasanya penyelenggaraan Kampanye Pilkada Serentak di 2020 ini, berbeda dari Kampanye Pilkada pada kondisi normal.

“Tentunya pada kampanye nanti, akan dibatasi ruang-ruang untuk berkumpulnya atau berkerumunnya masyarakat,” jelas Hendri.

Makanya, lanjut Hendri, didalam PKPU terbaru terkait dengan kampanye, KPU hanya membolehkan pelaksanaan kampanye itu dengan tidak melakukan kerumanan masa dan menghapus kegiatan kampanye dalam rapat umum atau konser.

JANGAN LEWATKAN!:   Dewi Tanjung: Genderang Perang Kalian Tabuhkan, Banteng-banteng akan Menyeret Kalian

Kemudian rapat dalam bentuk pertemuan umum dan pertemuan terbatas tetap dilakukan, tapi harus dilakukan di dalam gedung atau ruangan.

Dan isi ruangan itu harus menerapkan protokol kesehatan, isi maksimal dalam ruangan itu baik perserta maupun penyelenggara atau panitia kegiatan itu, tidak boleh lebih dari 50 orang.

“Sedangkan untuk melibatkan orang-orang lain dalam pelaksanaan kampanye itu, bisa dilakukan lewat penanyangan live streaming dan daring,” terangnya.

Supaya orang dari rumah atau dimanapun lokasinya bisa mengikuti kegiatan itu.

“Jadi ga mesti datang ke gedung dan mesti berkumpul, jadi pemilih bisa mengikuti masa kampanye,” ujarnya.

Menurutnya, meski metode itu tidak begitu menjamin bakal tidak ada penyebaran, tapi paling tidak upaya KPU ada, dan ini adalah ke sungguhan KPU untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

“Yang jelas KPU dilaksanakan atau ditunda, KPU tetap siap,” tutupnya. [**]