260 Juta Rakyat Berebut Duit 600 Ribu, Keluarga Ekacipta Berebut 600 trilyun, Ironis?

oleh -
260 Juta Rakyat Berebut Duit 600 Ribu, Keluarga Ekacipta Berebut 600 trilyun, Ironis?
Ilustrasi

260 Juta Rakyat Berebut Duit 600 Ribu, Keluarga Ekacipta Berebut 600 trilyun, Ironis?

Dokter. Ahmad Yani, SH., MH.

KOLOM PEMBACA, Sriwijaya Aktual – Kamis( 16/ 7/ 2020). Sore tadi aku membaca tulisan Dokter. Syahganda Nainggolan yang bertajuk“ Peninggalan 600 Triliun, Bansos 600 Ribu serta Tantangan Sila Kelima Pancasila”. Tadinya aku membaca suatu judul kabar salah satu media online yang mengatakan Freddy Widjaya menggugat 5 kerabat tirinya.

Aku tidak tertarik buat memandang secara komprehensif arti dibalik kejadian itu. Tetapi tulisan Kerabat Syahganda menyentak hati aku. Kalau permasalahan perebutan Rp. 600 triliun oleh pakar waris Eka Tjipta Widjaja merupakan permasalahan keadilan sosial.

Aku berupaya menguasai ini dengan kecamata yang agak lebih kritis. Karena di tengah rakyat berebut Rp. 600 ribu buat mengalami badai ekonomi di tengah pendemi ini, nyatanya terdapat satu keluarga yang memperebutkan duit Rp 600 triliun. Angka itu untuk sebagian rakyat Indonesia merupakan khayalan, namun untuk taipan merupakan angka biasa.

Pengusaha“ Tiongkok“ Di Indonesia

Semenjak jaman kolonial, kalangan penjajah dengan terencana menghasilkan kesenjangan sosial.

Warga“ Timur Asing” yang didominasi“ etnis Cina” difungsikan bagaikan pelakon perdagangan. Dari sanalah aplikasi kongkalingkong penguasa serta pengusaha bermula.

“ Etnis Tiongkok” senantiasa memperoleh keuntungan dari kolonialisme Belanda di Indonesia. Pedagang- pedagang“ Tiongkok“ memperoleh posisi yang besar, dengan usaha yang lebih maju serta mempunyai hak serta status yang lebih besar dari pada penduduk Indonesia yang lain.

Dengan keahlian buat“ mengambil hati” penjajah itu, pedangang“ Tiongkok“ memperoleh keramahan dari pemerintah Hindia Belanda. Kebalikannya, masyarakat pribumi senantiasa jadi korban“ persekongkolan” para pendatang serta penjajah ini. Terjadilah dominasi di bidang perdagangan. Dominasi ini bagaikan akibat terdapatnya kongkalikong antara pengusaha“ Tiongkok“ dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Pribumi pasti merasakan akibat yang tidak baik, bagaikan akibat kongkalikong tersebut. Buat melawan dominasi aseng itu, pedagang- pedagang Islam mulai menimbulkan rasa nasionalismenya. Kebangkitan dini gerakan nasionalisme Indonesia diawali dari gerakan padagang Islam. Berdirinya Sarekat Dagang Islam( SDI) jadi dini mula pemahaman nasionalisme itu dibidang ekonomi.

Pada masa Orde Baru, posisi para taipan Tiongkok jadi terus menjadi kokoh. Terlebih dengan kebijakan pemerintah yang membagikan keuntungan besar untuk mereka. Sehingga muncullah kesenjangan serta ketidakadilan di bidang ekonomi.

Rezim Orde Baru memakai pengusaha etnis Cina bagaikan ujung tombak membangun ekonomi nasional. Mereka‘ diternak’ buat difungsikan jadi mitra penguasa dalam mengelola perekonomian nasional. Segala bidang usaha terletak dalam cengkeraman pengusaha Tiongkok ini.

Akibat dari seluruh itu merupakan ketidakdilan sosial serta kesenjangan ekonomi yang begitu sangat dahsyat. Survei lembaga Oxfam merilis, peninggalan 4 orang terkaya Indonesia menggapai U$ 25 miliyar dolar. Setara dengan harta 100 juta orang miskin. Kekuatan modal yang mereka miliki begitu besar, sehingga berkemampuan menyandera, mendikte, serta mengatur perekonomian nasional.

Jadi semacam‘ negeri dalam negeri’. Mereka terus menjadi kaya serta membengkak. Ruang gerak perekonomian rakyat kian menyempit. Indonesia juga masuk 6 besar negeri dengan tingkatan kesenjangan ekonomi paling tinggi di dunia.( Sumber: https:// www. watyutink. com/ topik/ politika/ Mengapa- Hanya- Mereka- yang- Kaya).

Misrisnya, dalam laporan Credit Suisseyang berjudul Global Wealth Report 2018menunjukkan kalau 10 orang sangat kaya di Indonesia memahami 75, 3% total kekayaan penduduk berusia. Sedangkan 1% orang terkaya Indonesia mendominasi 46% total kekayaan penduduk berusia. Ini menggambarkan tingginya ketimpangan kekayaan yang terjalin di warga.( Sumber: https:// databoks. katadata. co. id/ datapublish/ 2018/ 11/ 09/ 10- orang- terkaya- di- indonesia- kuasai- 75- kekayaan- penduduk)

Memandang realitas tersebut, pasti membuat kita miris. Tetapi negeri tidak sanggup mengatur ketimpangan ini. Malah yang terdapat dugaan pemerintah terletak dalam kendali oligarki ekonomi yang membuat ketimpangan tersebut.

Kembali Ke Ekonomi Pancasila

Melansir tulisan Ichsanuddin Noorsy“ Kembali Ke Ekonomi Konstitusi 1945”. Ketimpangan tersebut, tidak hanya sebab kegagalan sistem ekonomi serta politik, pula sebab kegagalan itu merujuk pada kegagalan sistem hokum, sehingga muara dari kegagalan itu merupakan meluasnya rasa ketidak adilan. Indikasinya bukan semata- mata pada soal Ini Rasio yang menggambarkan ketimpangan pemasukan saja.

Berlainannya pelayanan politik kekuasaan serta hukum terhadap mereka yang memahami sumberdaya, penciptaan serta distribusi dengan mutu layanan publik untuk rakyat jelata. Tesa terus menjadi kaya seorang terus menjadi sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Realitas ini berlaku serta jadi tontonan kalangan marjinal.

Inilah realitas yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini ini. Dimana ketimpangan serta ketidakadilan telah memegang pada seluruh aspek kehidupan berbngsa serta bernegara. Pemusatan kekayaan pada satu ataupun 2 kelompok memperlihatkan kegagalan negeri menstribusikan keadilan sosial di negara ini.

Meminjam Ichsanuddin Noersy tadi, kembali Ke Ekonomi Konstitusi 1945 merupakan kembali kepada sistem ekonomi Pancasila. Dimana dalam Pancasila itu ada nilai serta spirit ajaran Islam yang mengendalikan tentang permasalahan ekonomi serta keadilan.

Dalam ajaran Islam, terdapat anjuran buat membagikan harta kepada orang yang tidak berkecukupan. Al- Quran berkata:“… serta berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan- Nya kepada kalian….” Maksudnya seluruh suatu itu merupakan kepunyaan Allah, yang wajib kita bagikan kepada orang yang memerlukan.

Lebih Jelas lagi Rasulullah SAW bersabda,“ benda siapa yang menimbun benda, hingga dia bersalah( berdosa)”( HR Muslim). Menimbun ataupun menyembunyikan dalam syara’ itu berarti ihtikar yang maksudnya merupakan aksi menaruh ataupun menimbun harta yang tidak mau dijual ataupun diberikan kepada orang lain.

Aksi menaruh serta menimbun harta semacam ini memunculkan watak keserakahan ataupun ketamakan didalam diri manusia. Watak yang semacam inilah yang membuat orang senantiasa merasa kekurangan. Orang yang menimbun benda ini cuma mau menuruti nafsu mereka, yang cuma mau untung serta menumpuk keuntungan hingga menyundul langit.

Jika kita kaji dalam perspektif negeri, terbentuknya penimbunan harta dengan mengeksploitasi sumber energi alam serta sumber energi ekonomi yang lain, ialah pengingkaran terhadap cita- cita luhur bangsa Indonesia. Karena, Bumi Air serta segala kekayaan yang terdapat di dalamnya dipahami oleh negeri serta dipergunakan buat kemakmuran rakyat.

Konstitusi mengendalikan kalau negeri memahami seluruh sumber energi itu. Kalua terjalin penimbunan harta, maksudnya negeri menjaga kesenjangan serta kandas mewujudkan keadilan sosial. Sebab itu ketimpangan ekonomi, penimbunan harta pada satu ataupun 2 orang merupakan kezaliman yang nyata. Dimana satu orang ataupun sekelompok orang( oligarki) memahami sebagian besar sumber energi alam serta ekonomi sesuatu negeri, sedangkan sebagian besar warga berebut demi sesuap nasi.

Konkritnya, semacam yang dikatakan oleh Syahganda, kanak- kanak konglomerat berebut Rp 600 triliun dari hasil aset orang tuanya. Sedangkan 10 juta rakyat Indonesia per- keluarga berebut Rp 600 ribu setelah itu dipotong dari juli s/ d Desember jadi Rp. 300 ribu. Inilah potret ketimpangan di Indonesia.

Teologi Al- Ma’ un Dan Kedustaan Berbangsa

Dalam tumpukan kekayaan yang luar biasa itu, kita butuh merenungi serta mengingat gimana Pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan memakai Quran Surah Al- Ma’ un bagaikan senjata analisis buat memandang ketimpangan yang terjalin pada warga Indonesia kala itu.

Teologi Al- Ma’ un merupakan keberpihakan kepada fakir miskin serta kalangan duafa yang jumlahnya lumayan massif di Indonesia hingga dikala ini. Dengan al- Maun kepekaan sosial kita diuji, keimanan kita dipertanyakan, jika belum menyantuni anak yatim serta berikan makan fakir miskin.

Hingga, apabila kalangan miskin serta anak yatim belum memperoleh pemeliharaan, belum memperoleh santunan dari negeri, hingga kita sudah berdusta dalam bernegara. Bukankah konsitusi berkata“ fakir miskin serta anak telantar dipelihara oleh negeri”. Kemudian mengapa kesenjangan terus melebar?

Ini permasalahan sungguh- sungguh bangsa hari ini yang wajib kita pecahkan bersama. Pancasila cuma dijadikan slogan serta jargon. Hendak namun dalam melaksanakan tata kelola negeri, Pancasila tidak dijadikan dasar serta sumber pijakan. Janji- janji kemerdekaan ialah,“ mencerdaskan, mensejahterahkan, serta melindungi segala rakyat serta tumpah darah”, yang terus menjadi tertinggal jauh. Kiblat bangsa sudah beralih, Inilah permasalahan bangsa ini.

Di tengah rakyat yang behimpitan ekonomi, berebut dorongan ala kadarnya dari negeri, terdapat satu keluarga konglomerat berebut harta peninggalan dengan jumlah yang sangat fantastis. Realitas ini memperlihatkan terdapat ketimpangan sosial serta ketimpangan ekonomi yang lumayan sungguh- sungguh. Ini dapat jadi malapetaka untuk bangsa ini.

Oleh karena itu, cuma dengan pemahaman al- Ma’ un kita bisa menghasilkan keadilan sosial yang otentik buat membangun negeri. Supaya jadi negeri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Wallahualam bus shawab. [*]

Penulis merupakan Dosen FH, Fisip UMJ dan Inisiator Masyumi Reborn.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *